Monday, August 26, 2013

12 Juta tanda tangan buat Jokowi

Ini murni gerakan moral, bukan pesanan para cukong atau lainnya. Kalau tidak percaya, silakan Anda cari, kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) Sihol Manullang saat ditemui merdeka.com Selasa pekan lalu di sebuah kafe di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Sihol bersama kawan-kawannya mendeklarasikan gerakan ini pertengahan Juni lalu di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat. Dia yakin Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Joko Widodo alias Jokowi adalah pemimpin tepat buat menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan.

Orang-orang yang tergabung dalam Bara JP kepincut dengan gaya kepemimpinan Jokowi kerap turun ke lapangan atau blusukan untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Jokowi adalah pemimpin sederhana dan amanah dalam menjalankan tugas.

Saking amanahnya, kalau ditanya mau jadi calon presiden atau tidak, beliau selalu menjawab, itu terserah keputusan Ibu Mega," ujar Sihol dibarengi kepulan asap rokoknya. "Kerendahan hati itu tidak dimiliki pemimpin lain dan kami ingin dia menjadi presiden Indonesia."

Barap JP memakai sistem multilevel buat menggaet relawan. Mereka berencana mengumpulkan tanda tangan dan salinan kartu identitas hingga 12 juta atau 10 persen dari total pemilih di Indonesia. Sihol menerangkan deklarasi-deklarasi di daerah akan terus dilakukan hingga mencari dukungan ke luar negeri.

Baru dua bulan terbentuk, Bara JP mengklaim telah mengantongi 2,9 juta tanda tangan dan salinan kartu identitas dari 34 provinsi dan jaringan di 21 negara. Dia menegaskan untuk menggerakkan semua itu hanya bermodalkan patungan dari para relawan.

"Bahkan kami tidak punya afiliasi dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan belum pernah bertemu Jokowi," tutur Sihol. Jika sudah terkumpul 12 juta tanda tangan, Bara JP akan menghadap pimpinan PDIP menuntut pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Sihol merelakan rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat, menjadi kantor sekretariat pusat Bara JP. Untuk rapat mingguan, dilangsungkan di kantor milik aktivis Malari, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.

Tidak semua orang meyakini Bara JP murni gerakan akar rumput. Karena itu, mantan penggiat GMNI (Gerakan Muda Nasional Indonesia) ini sering menerima tudingan dia dekat dengan pentolan partai berlambang banteng itu. "Ini hanya gerakan rakyat. Kalau Jokowi sudah terpilih sebagai presiden, kami akan membubarkan diri dan tidak akan meminta apa-apa."

(Merdeka.com/parwito)

Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara JP) di Kalimantan Barat dibentuk oleh rekonsiliasi antara Suku Dayak dengan Madura. Gerakan ini diklaim tidak berbasis partai dan golongan.

Menurut Vicentius Julipin, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bara JP Kalbar, Relawan Jokowi di Kalbar menyatukan dua pihak yang pernah berseteru, bersama-sama menuju Indonesia baru.

“Luka sejarah masa lalu sudah kita ketahui bersama. Kita bicara tentang Indonesia sekarang, juga terpaksa harus bicara sisi kelam. Tentu bukan untuk dipertentangkan, tetapi bagaimana melupakan perseteruan, menuju Indonesia Baru dalam semangat perubahan,” kata Vicentius Julipin dalam pernyataannya terkait deklarasi, yang diperoleh di Jakarta, Sabtu (24/8).

Julipin mengatakan, dalam semangat perubahan, Dayak dan Madura harus fokus memperjuangkan kepentingan bersama. Perlu mencari pemimpin yang berada di atas semua golongan.

“Dalam kondisi inilah Jokowi menjadi tokoh nasional,” ujar Julipin.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPP) Bara JP Utje Gustaaf Patty, yang menghadiri deklarasi, mengatakan, kelahiran Relawan Jokowi bukanlah diawali fanatik terhadap Jokowi. Ide dasar adalah perubahan, dalam semangat itu menemukan Jokowi sebagai sosok terpercaya.

“Kita tak guna bicara jelek tentang calon presiden lain. Kita ringkas saja, kita hanya percaya kepada sosok Jokowi. Oleh karena itu Jokowi telah menjadi simbol perubahan. Khusus di Kalbar, juga menjadi simbol rekonsiliasi Dayak-Madura,” ujar Utje.

Julipin menekankan, bahwasanya Relawan Jokowi telah menjadi wadah rekonsiliasi, tercermin dari pengurus dan pendukung Relawan Jokowi yang multietnis. Khusus di Kalbar, banyak tokoh Dayak dan Madura yang bergabung menjadi satu.

“Para sosiolog kita mengamati fenomena ini,” kata Julipin.

Acara ini dihadiri puluhan wartawan di Pontianak, bersama sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Madura (HMM) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). “Semangat kebersamaan seperti ini tak akan ada dalam gerakan partai. Hanya Jokowi yang bisa mempersatukan multietnis begini,” tambah Julipin.

(Markus Junianto Sihaloho/MUT untuk Beritasatu.com)

Sejumlah tenaga pengajar informasi teknologi (IT) di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi IT (FAIT), menyatakan bergabung ke dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara JP). Forum akan mengawal Jokowi dari aspek aplikasi IT, demi memastikan segalanya berjalan dengan benar dan jujur. FAIT bertekad mengakhiri kebohongan melalui IT pada masa lalu.

“Kami akan mengerahkan mahasiswa IT di seluruh Indonesia untuk memastikan kejujuran dalam semua hal, mulai dari data pemilih, partisipasi pemilih, proses di tempat pemungutan suara (TPS) dan penghitungan suara. Rakyat tidak bisa dibohongi lagi, maka kami harus mengawal,” kata Ketua FAIT, Hotland Sitorus di Jakarta, Minggu (11/8/2013).

Hotland, mahasiswa Program Doktor (S3) Jurusan IT sebuah universitas negeri, mengatakan, hal yang paling perlu diwaspadai adalah penggunaan data berulang, nama berbeda namun orang itu-itunya juga. Data berulang bisa dimanfaatkan dengan jumlah tidak terbatas, sehingga bisa mengelabui hasil pemungutan suara. Maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus waspada, dan kami siap membantu DKPP.

Bersama Relawan Jokowi, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang, FAIT akan mengumpulkan hasil penghitungan di tingkat TPS di seluruh Indonesia. Hasilnya akan langsung dilaporkan ke web,  dan menjadi real count. “Manakala hasil perhitungan kami berbeda dengan pengumuman KPU, maka kami akan meminta kepada DKPP agar FAIT diberi ijin memvalidasi data KPU. Demokrasi harus ditegakkan, kebenaran harus diutamakan. Pokoknya rakyat tidak bisa dibohongi lagi,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan, apakah FAIT sedang berpolitik dengan mendukung Jokowi Presiden, Hotland dengan tegas membantah pihaknya berpolitik. “Pemahaman kami sederhana saja. Berpolitik berarti masuk partai politik, sedangkan kami hanya menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi ini pengabdian, bukan berpolitik,” jelasnya.

Hotland mengutip gagasan mantan Menteri Pendikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Fuad Hasan tentang kejujuran akademis (academic honesty). FAIT menjauhi academic ignorance (kesombongan akademis), namun membina academic conscience (kesadaran akademis).

“Kesadaran akademis melahirkan kejujuran akademis. Kami di garis ini,” kata Hotland yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan.

Selain FAIT, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dipimpin Muchtar Pakpahan juga bergabung dalam Relawan Jokowi, di mana Muchtar juga Ketua Bidang Perburuhan dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) Relawan Jokowi. Forum Penikmat Filsafat (FPF) bergabung pula, Ketua FPF Ferdi Semaun, menjadi Sekjen Relawan Jokowi.

Ketua Bidang Organisasi DPP Relawan Jokowi, Utje Gustaaf Patty dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam struktur DPP, perwakilan dari FAIT akan menjadi Ketua Bidang IT. “Dukungan kepada Jokowi berarti dukungan kepada perubahan. Ide dasar kami adalah perubahan, dan jawabannya ada di Jokowi. Jadi bukan bermula dari fanatik Jokowi,” ujar Utje, aktivis mahasiswa di Bandung 1978.
          
Jalintar Simbolon, Ketua Bidang Hukum DPP Relawan Jokowi, memastikan FAIT tidak melanggar hukum dan peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Berpolitik sebagai kata kerja, berarti masuk partai politik. Kartu anggota menjadi legitimasi berpolitik secara resmi. Kalau hanya melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, unsur politiknya di mana? Apa pun, Relawan Jokowi yang didukung ribuan lawyer, siap mengawal FAIT,” tandas Jalintar.

(Sihol Manullang, Ketua Umum Relawan Jokowi)

Saturday, August 17, 2013

Basuki Tjahaja Purnama


Basuki Tjahaja Purnama (EYD: Basuki Cahaya Purnama, Chinese: 鍾萬勰; pinyin: Zhōng Wànxié; born June 29, 1966) is the Lieutenant Governor of Jakarta and a former lawmaker in the Indonesian House of Representatives. He is also known by his Hakka affectionate nickname, Ahok. Born in Manggar, East Belitung, he previously served as East Belitung Regent from 2005 until 2010.

Recently he became the running mate of Joko Widodo, commonly known as Jokowi, in the 2012 Jakarta gubernatorial election. They won the election with 53.82% of the vote. The ticket was nominated by the Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) and the Great Indonesia Movement Party (Gerindra).

A member of a minority ethnic, Basuki has frequently become the subject of racist statements. During the 2012 gubernatorial race, he was targeted regularly by ultra-conservatives and supporters of the opposing candidates for being a non-Muslim. The most recent one was a tweet from an Indonesian "lawyer" and perennial presidential candidate which used a very clear racial reference. The tweet drew condemnation from many.

Taken from the Wikipedia.

Joko Widodo

 

Joko Widodo (born June 21, 1961 in Surakarta, Indonesia), better known by his nickname Jokowi, is an Indonesian politician and the current Governor of Jakarta. He was previously the Mayor of Surakarta. He was nominated by his party, Indonesian Democratic Party – Struggle, to run in the 2012 Jakarta gubernatorial election with Basuki Tjahaja Purnama as his running mate. He was elected as governor of Jakarta on 20 September 2012 after a second round runoff of voting in which he defeated incumbent governor Fauzi Bowo.

Born in Surakarta, Central Java, Completed primary school at SDN Sumber Surakarta, then continue in Junior High School at SMPN 1 Surakarta and Senior High School at SMAN 5 Surakarta. Jokowi graduated with an engineering degree from the Faculty of Forestry at Gadjah Mada University in 1985.

While running for the office of mayor of Surakarta, many doubted the ability of a man who worked as a property and furniture businessman, but after a year in office, he successfully led many progressive breakthroughs which became widely praised nationally. He adopted the development framework of European cities (which he frequently traveled to as a businessman) into his own city of Surakarta.

His supporters pointed to rapid changes in Surakarta under his leadership. Branding the city with the motto "Solo: The Spirit of Java" was seen as a successful move. While in office, he was able to relocate junk dealers in the Banjarsari Gardens smoothly, a move which was helpful in revitalizing the functions of the open green land; he emphasized the importance of business firms engaging in community activities; he improved communications with the local community (appearing regularly on local television). Furthermore, when Balekambang Park was abandoned by its organizer, he made it a public park. Jokowi also did not hesitate to dismiss investors who do not agree with the principles of his leadership. As a follow-up of the new branding of Surakarta, he applied for Surakarta to become a member of the Organization of World Heritage Cities, which was approved in 2006, and subsequently had Surakarta chosen to host the organization's conference in October 2008. In 2007, Surakarta had also hosted the World Music Festival (Festival Musik Dunia/FMD) which was held at the Fort Vastenburg Complex (it is worth noting that Fort Vastenburg was to be bulldozed and replaced by a business center and shopping malls before Jokowi vetoed the decision). The FMD in 2008 was held in the Mangkunegaran Palace Complex.

Part of Jokowi's personal style has populist "can-do" elements designed to build bonds with the broad electorate. His approach has proved highly effective in the past few years. As just one example, as mayor of Surakarta he became personally in an incident just before Christmas 2011 when the Surakarta municipality had overdue bills owing of close to $1 million (Rp 8.9 billion) to the electricity company, the Perusahaan Listrik Negara (PLN). Following PLN company policy to pursue a more aggressive approach to collect overdue bills across Indonesia, the PLN imposed a blackout on street lamps in Surakarta just before Christmas. The city municipality quickly authorised payment but arranged the settlement along with a protest and suggested that the PLN should consider the interest of the public before taking this type of action. To reinforce the point, Jokowi made a highly-publicised personal visit to the local PLN office to deliver the Rp 8.9 billion in cash in the form of hundreds of bundles of notes and even small coins.

Joko Widodo was chosen by the Tempo magazine as one of the 'Top 10 Indonesian Mayors of 2008'. In 2011, he was awarded the Bintang Jasa Utama by President Susilo Bambang Yudhoyono. The next year, he received 3rd place of the 2012 World Mayor Prize for "transforming a crime-ridden city into a regional center for art and culture and an attractive city to tourists."

According to The Economist, Widodo "has a penchant for loud rock music" and once owned a bass guitar signed by a member of heavy-metal band Metallica.

Taken from the Wikipedia.